REFLEKSI AKADEMIK ATAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2025

Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 telah selesai, dan sebagaimana amanat negara, penyelenggaraannya menjadi bagian penting dari pelayanan publik keagamaan yang memerlukan pengelolaan secara integratif, berorientasi pada mutu, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks tersebut, pernyataan terbuka dari Menteri Agama yang menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah atas kekurangan layanan, merupakan wujud tanggung jawab dan integritas kepemimpinan yang perlu diapresiasi serta dijadikan titik tolak pembenahan.

Langkah ini menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan keagamaan senantiasa harus didasari oleh semangat evaluatif, terbuka terhadap masukan, dan berani memperbaiki hal-hal yang belum optimal. Sebagai bagian dari komunitas akademik dan kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama, saya ingin menyampaikan beberapa refleksi dan catatan rekomendatif dengan semangat mendukung dan memperkuat perbaikan ke depan.

Rekomendasi Penguatan Penyelenggaraan Haji

Dalam perspektif akademik dan kelembagaan, berikut beberapa poin yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan:

• Evaluasi Berbasis Transparansi Kolaboratif Audit layanan haji dapat melibatkan unsur perguruan tinggi keagamaan, termasuk UIN, sebagai mitra evaluatif untuk menghasilkan analisis obyektif dan berbasis data.
• Penguatan Literasi Digital Jemaah dan Petugas Digitalisasi layanan perlu dikembangkan secara inklusif, disertai program literasi agar jemaah, khususnya lansia atau kelompok rentan, merasa terlayani dengan baik.
• Kaderisasi Petugas Haji yang Terstandar Perlu dikembangkan sistem pelatihan terpadu yang mencakup aspek spiritual, teknis, dan komunikasi, dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi keagamaan sebagai mitra peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
• Diplomasi Pelayanan yang Responsif Kerja sama dengan otoritas haji di Arab Saudi bisa dikuatkan dengan basis evaluasi kebutuhan jemaah dan pengembangan protokol perlindungan terhadap jemaah berkebutuhan khusus.
• Pendidikan Haji Berbasis Nilai Moderasi Penguatan pembekalan haji dapat dikembangkan dalam format yang lebih kontekstual, memasukkan nilai-nilai toleransi, kepedulian sosial, dan pemahaman lintas budaya sebagai bagian dari manasik.

“Pelayanan haji tidak cukup hanya berjalan lancar di atas kertas; ia harus menyentuh hati dan menjawab harapan umat. Ketika ketulusan menjadi dasar kebijakan, maka keberangkatan ke tanah suci pun menjadi cermin keberangkatan nilai-nilai luhur dari meja birokrasi.”

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama, kami di UIN SMH Banten senantiasa siap menjadi mitra strategis dalam penyempurnaan sistem pelayanan ibadah haji dan pemajuan kualitas pelayanan umat secara menyeluruh. Melalui evaluasi yang konstruktif dan dialog yang terbuka, semoga penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang makin berdaya saing dan bermakna.