Sadap, Sedap, Sergap untuk NKRI

Dugaan Penyadapan Ilegal, Amanah Kekuasaan, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Negara

Pentingnya Menjaga Kepercayaan dan Amanah

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal pentingnya menjaga kepercayaan. Dalam keluarga, pekerjaan, organisasi, maupun pemerintahan, kepercayaan menjadi dasar bagi hubungan yang sehat. Ketika seseorang diberi tanggung jawab, ia diharapkan menjalankannya dengan baik. Apalagi jika tanggung jawab itu disertai kewenangan dan kekuasaan.

Prinsip sederhana ini menjadi relevan ketika kita mencermati kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Perkara yang diungkap Bareskrim Polri pada awal November 2026 tersebut bukan sekadar persoalan internal kepolisian. Ada hal yang lebih mendasar untuk kita perhatikan: bagaimana kewenangan negara digunakan, bagaimana hak masyarakat dilindungi, dan sejauh mana hukum berlaku bagi siapa saja.

Mengapa masyarakat perlu peduli? Karena persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut pejabat negara atau tokoh politik. Jika kewenangan untuk menyadap dapat digunakan tanpa dasar hukum yang jelas, siapa pun berpotensi menjadi sasaran, termasuk masyarakat biasa.

Di sinilah persoalannya menjadi penting. Negara memang membutuhkan aparat yang kuat untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, kekuatan itu harus disertai tanggung jawab. Jabatan adalah amanah, sedangkan kewenangan memiliki batas yang tidak boleh dilanggar.

Kasus Penyadapan yang Menjadi Perhatian Publik

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga personel Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Polri menetapkan satu tersangka tambahan berinisial SU, sehingga jumlah tersangka menjadi empat orang. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sementara SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke.

Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan dunia usaha.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik yang berwenang dan tanpa dilengkapi laporan polisi sebagai dasar penanganan perkara. Sejumlah nomor telepon juga diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem pengelolaan penyadapan, tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Persoalan semakin serius ketika penyidik mengungkap dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Dalam keterangan pada 5 November, polisi menjelaskan bahwa tersangka SU diduga berperan memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengamankan barang bukti.

Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta berarti ia telah bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Meski demikian, besarnya perkara ini membuat masyarakat wajar jika mengajukan pertanyaan. Bagaimana kewenangan penyadapan bisa digunakan tanpa prosedur yang semestinya? Siapa yang mengawasi penggunaan sistem tersebut? Apakah mekanisme pengendalian internal sudah berjalan dengan baik?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dianggap sebagai upaya menghakimi. Justru itulah bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Kewenangan Harus Memiliki Batas

Penyadapan pada dasarnya dapat menjadi alat yang diperlukan dalam penegakan hukum. Dalam perkara tertentu, aparat membutuhkan teknologi tersebut untuk mengungkap kejahatan yang sulit dibuktikan melalui cara biasa.

Namun, penggunaan teknologi bukan berarti aparat boleh bertindak tanpa batas. Ada aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi.

Di lingkungan Polri, salah satu aturan yang mengatur tata cara penyadapan adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan (Monitoring Center) di Lingkungan Polri.

Artinya, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya karena seseorang memiliki akses terhadap perangkat atau sistemnya. Harus ada dasar dan kepentingan hukum yang jelas.

Mengapa aturan ini penting? Karena setiap orang memiliki hak atas privasi. Kita tentu ingin dapat berkomunikasi dengan keluarga, menyampaikan pendapat, menjalankan pekerjaan, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa khawatir percakapan pribadi dipantau secara sewenang-wenang.

Bayangkan jika kewenangan penyadapan dapat digunakan tanpa pengawasan. Seseorang bisa merasa tidak aman untuk berbicara, menyampaikan kritik, atau menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, jika dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghukum orang-orang yang terlibat. Sistem pengawasan dan tata kelola penggunaan teknologi juga harus diperiksa.

Aparat penegak hukum justru harus menjadi contoh dalam menaati hukum. Tidak boleh ada anggapan bahwa seseorang dapat menggunakan kewenangan di luar aturan hanya karena memiliki jabatan atau akses terhadap fasilitas negara.

Dugaan Makar dan Pentingnya Kehati-hatian

Perkembangan kasus ini kemudian memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan adanya tindak pidana makar.

Pada 3 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa penyidikan saat itu belum mengarah pada dugaan makar. Namun, pada 4 November, ia menjelaskan bahwa penyidik mulai menemukan indikasi awal yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana tersebut.

Menurut Yusril, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan. Dugaan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional.

Pada hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan pandangan bahwa dugaan tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan kepentingan serta keselamatan negara.

Perkembangan ini tentu perlu diperhatikan. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: indikasi bukanlah kesimpulan akhir.

Yusril sendiri menegaskan bahwa hingga saat itu pasal makar belum diterapkan kepada para tersangka. Penyidik masih harus mendalami motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut.

Kita perlu membedakan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar. Keduanya memiliki unsur hukum yang berbeda. Penyadapan ilegal tidak otomatis membuktikan adanya makar. Harus ada fakta dan alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana yang dimaksud.

Negara tentu harus waspada terhadap setiap ancaman. Namun, kehati-hatian dalam menggunakan istilah dan menerapkan hukum juga sangat penting. Jangan sampai seseorang lebih dahulu dihakimi oleh opini publik sebelum seluruh fakta terungkap.

Ketegasan dan kehati-hatian bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya harus berjalan bersama agar penegakan hukum tetap dipercaya masyarakat.

Jabatan adalah Amanah, Bukan Kekebalan

Pada 4 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala KSP.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut jabatan penting di lingkungan Istana. Namun, keputusan administratif tersebut tetap harus dibedakan dari proses pembuktian pidana.

Ada pelajaran yang lebih luas dari peristiwa ini. Setiap jabatan membawa tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan.

Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal istilah amanah. Amanah bukan sekadar janji atau ucapan. Amanah harus terlihat dalam tindakan, terutama ketika seseorang diberi kepercayaan untuk mengelola sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Prinsip ini berlaku di mana saja. Di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pelayanan publik, dunia usaha, maupun lingkungan keluarga.

Seseorang yang dipercaya memimpin tidak cukup hanya mampu menjalankan tugas. Ia juga harus memiliki integritas, bersikap jujur, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Karena itu, perkara penyadapan ini sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu. Polri juga perlu memastikan apakah pengawasan internal telah berjalan sebagaimana mestinya, siapa yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan, dan bagaimana setiap penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ditemukan kelemahan, pembenahan harus dilakukan. Jangan sampai orang-orang yang diduga terlibat ditindak, tetapi celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan tetap dibiarkan.

Kepercayaan masyarakat tidak tumbuh dari pernyataan pembelaan semata. Kepercayaan tumbuh ketika sebuah institusi berani terbuka, bertanggung jawab, dan memperbaiki kekurangannya.

Jangan Biarkan Masyarakat Kehilangan Kepercayaan

Kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara hampir selalu mengundang perdebatan. Berbagai komentar dan penafsiran bermunculan di media massa maupun media sosial. Tidak sedikit pula yang menghubungkannya dengan kepentingan politik tertentu.

Masyarakat tentu berhak bertanya, menyampaikan pendapat, dan meminta penjelasan. Itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, kita juga perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Fakta yang sudah disampaikan secara resmi harus dibedakan dari dugaan yang masih dalam penyidikan dan opini yang belum memiliki dasar pembuktian.

Jangan sampai ruang publik dipenuhi saling tuduh, sementara persoalan utamanya justru tidak mendapat perhatian.

Kritik masyarakat tetap diperlukan. Bahkan, pengawasan publik menjadi penting ketika sebuah perkara menyangkut penggunaan kewenangan oleh aparat negara.

Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikan kritik. Pendapat boleh berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita mengabaikan fakta, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, atau menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai.

Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan yang tidak berujung. Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang terang, penyidikan yang profesional, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak bisa diminta begitu saja. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata.

Menjaga NKRI Berarti Menjaga Amanah

Kita semua tentu menginginkan Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat. Negara membutuhkan aparat yang profesional, memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman, serta berani memberantas kejahatan.

Namun, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan aparat dan besarnya kewenangan yang dimiliki. Ada hal yang tidak kalah penting, yaitu integritas dalam menggunakan kekuasaan dan kesediaan untuk tunduk pada hukum.

Perkara dugaan penyadapan ilegal ini harus menjadi pengingat bahwa setiap kewenangan memiliki batas. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat yang sama, setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil.

Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, menjaga stabilitas, atau menghadapi ancaman dari luar. Menjaga NKRI juga berarti memastikan lembaga negara bekerja sesuai aturan, hak masyarakat dihormati, dan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum.

Bagi masyarakat, yang paling penting adalah merasa aman dan percaya bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.

Kita ingin hidup di negara yang aparatnya kuat, pemimpinnya dapat dipercaya, dan hukumnya berlaku bagi siapa saja. Tidak ada yang kebal hukum karena jabatan, tetapi tidak ada pula yang boleh kehilangan haknya karena status atau kedudukannya.

Sebab, menjaga NKRI pada hakikatnya adalah menjaga amanah, merawat kepercayaan, dan memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum.